Lahan gambut untuk areal perkebunan (foto jambipos)

INDOAGRIBIZ–LSM lingkungan hidup Greenpeace menginginkan pemerintah dapat konsisten dalam memegang teguh komitmen mengatasi deforestasi antara lain dengan segera menghentikan pembukaan lahan gambut menjadi area produksi tanaman perkebunan.

“Perlindungan terhadap lahan gambut tersisa di seluruh Indonesia harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik, dalam rilis, Sabtu (30/9).

Kiki mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris tahun lalu, yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, dengan target mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen pada tahun 2030, dan sebanyak 41 persen dengan dukungan internasional.

Sejalan dengan itu, ujar dia, pemerintah bahkan terus melanjutkan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang berlangsung sejak 2011. Namun, lanjut dia, pembukaan lahan gambut menjadi area produksi tanaman perkebunan di provinsi tersebut tetap gencar, yang disebabkan karena pemerintah pusat dan daerah seperti terlihat tidak satu suara.

Ia menginginkan agar pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seharusnya bersikap tegas dan tidak boleh ada lagi ruang negosiasi terhadap komitmen tersebut.”Deforestasi harus dihentikan segera,” tegas Kiki.

Sebelumnya, Greenpeace juga menginginkan perusahaan kelapa sawit yang telah merusak lahan gambut di berbagai daerah agar dapat dipaksa untuk memperbaikinya dalam rangka mengurangi dampak deforestasi di Tanah Air.

“Ini memberi peringatan serius bahwa perusahaan kelapa sawit destruktif lainnya harus memperhatikan, deforestasi memiliki konsekuensi-konsekuensi,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bagus Kusuma.

Menurut dia, di bawah tekanan kuat dari para pelanggan produk dan masyarakat sipil, sudah ada perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang telah berjanji untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektare hutan gambut di Kalimantan Barat.

Ia memaparkan bahwa hal tersebut adalah kejadian pertama kalinya bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit dipaksa memperbaiki hutan hujan dan lahan gambut, agar tetap bisa menjalankan bisnisnya menjadi pemasok ke pasar global.

“Kebijakan korporasi nol deforestasi akhirnya mulai menggigit. Ini adalah pertama kalinya perusahaan kelapa sawit dipaksa oleh pelanggannya untuk memulihkan kembali hutan yang telah dirusak,” ucap dia.

Bagus mengingatkan bahwa penebangan hutan dan lahan gambut diakui secara luas sebagai akar penyebab kebakaran hutan di Indonesia. [MOH]