Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus diminati para pelaku usaha kapal penangkapan ikan di berbagai daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya permintaan gerai dan pengalihan alat tangkap. Sebagai contoh pemilik kapal di wilayah Pati dan sekitarnya. Di sana meskipun sudah dilakukan gerai beberapa kali, tapi masih mengharapkan ada gerai berikutnya.

Gerai perizinan di Pati yang dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 10 sampai 14 Juli 2017 telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 53 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 130 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 127 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 49 kapal dan dengan potensi PNBP Rp 14,5 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin, MMA menyatakan, gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan diluar ketentuan.

“Pelayanan perizinan dilakukan secara cepat, transparan, namun apabila ditemukan ketidaksesuain data yang disajikan, laporan dari pengawas yang tidak sesuai ketentuan yang tertera dalam SIPI, bisa izin tersebut juga secepatnya mendapatkan peringatan, dibekukan sementara bahkan sampai dengan pencabutan,” ujar Saifuddin.

Seorang pelaku usaha Adji Andika Mufti yang mengurus kapal markdown dari 18 GT menjadi 87 GT dan dari 30 GT menjadi 99 GT, sebelumnya menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, sekarang mengalihkan alat tangkapnya menjadi Gillnet Oceanik dan Rawai Dasar dengan daerah penangkapan di WPP-718.

Adji mengakui, ia mengurus perizinan dalam tempo 2 hari selesai langsung menerima SIUP tanpa ada biaya apapun kecuali PNBP yang tertera secara transparan dengan pembayaran dalam bentuk non tunai/online ke Kementerian Keuangan sehingga pupus sudah opini mengenai izin susah dan berbelit-belit.

“Mengurus sendiri lebih mudah asal persyaratannya lengkap,” ujarnya.

Menurut Saifuddin, dengan kepatuhan pemilik kapal baik perbedaan ukuran kapal dengan sebelumnya di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT tentu akan menjadikan positif di segala bidang,  antara lain pendataan kapal lebih teratur di wilayah panangkapan, menjaga kelestarian dan yang sangat penting untuk pemilik kapal yang berhubungan dengan perbankan mendapatkan jaminan fisik kapal yang sesungguhnya.

“Dengan demikian kredit yang diperoleh lebih besar dari kapal sebelum melakukan pengukuran ulang,” jelas Saifuddin.

Lebih jauh Saifuddin mengharapkan pemilk kapal yang sudah beralih dari izin daerah ke pusat agar memperhatikan asuransi para ABK dan Nahkoda serta managemen yang baik. Karena tidak mendapatkan subsidi BBM lagi serta waktu penangkapan lebih lama serta peralihan WPP di luar Jawa.

Pelaksanaan gerai perizinan kapal perikanan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang. (NS)