Genjot Sub Sektor Budidaya, KKP Siapkan Tiga Terobosan

Jakarta (Indoagribiz). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen untuk mengembangkan perikanan budidaya.  Guna menggenjot sub sektor perikanan budidaya, KKP telah menyiapkan tiga terobosan yang diyakini akan memberikan daya ungkit bagi peningkatan nilai ekspor dan ekonomi masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan , Sakti Wahyu Trenggono, subsektor perikanan   budidaya mesti menjadi tumpuan ekonomi nasional. Untuk  mengembangkannya, diperlukan tiga terobosan, yakni: transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai salah satu pusat bisnis yang memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih besar bagi negara dan penggerak ekonomi masyarakat, pengembangan shrimp estate,  dan pengembangan kampung-kampung budidaya ikan.

Saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perikanan Budidaya Tahun 2021 di Bandung beberapa waktu lalu, Slamet menegaskan ,  UPT Ditjen Perikanan Budidaya harus bertransformasi bukan hanya fokus pada kegiatan perekayasaan tapi harus menjadi bagian dalam pengembangan bisnis. UPT Ditjen Perikanan Budidaya  nantinya akan memberikan kontribusi pemasukan lebih besar bagi kas negara dan tentu bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat.

Mengenai terobosan pengembangan shrimp estate, lanjut Slamet, konsep ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. “ Kita berdayakan peran Badan Layanan Umum (BLU)/UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif,” ujar Slamet, dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (11/4).

Menurutnya, shrimp estate akan difokuskan untuk komoditas udang dengan target optimalisasi lahan mencapai 10.000 hektare (ha)  hingga tahun 2024 dengan perkiraan target kapasitas produksi bisa mencapai 400.000 ton.

“ Konsepnya nanti kami menunjuk BLU/UPT untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat. Intinya nanti kita kolaborasi dengan stakeholders terkait. Tentu ini penting mengingat Pemerintah punya keterbatasan anggaran,” kata Slamet.

Sedangkan pengembangan kampung budidaya ikan, menurut Slamet, selain difokuskan pada komoditas ekspor juga didorong untuk pengembangan komoditas bagi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pada tahap awal akan dibangun kampung lobster, kampung rumput laut, kampung kakap putih, kampung nila salin, dan kampung lele bioflok.

Menurutnya, kampung budidaya ikan sangat relevan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis unggulan lokal/daerah. Khusus untuk konsep kampung lobster, tahun ini KKP akan memulai pengembangan di Kabupaten Lombok Timur.

Slamet juga mengatakan,  tentang konsep bisnis kampung ikan  nanti akan diterapkan pola segmentasi. Mengingat kalau pembudidaya langsung pelihara dari benih bening lobster (BBL) tingkat risikonya tinggi. Nanti kami akan tunjuk UPT sebagai  buffer yakni beli BBL dari nelayan dan didederkan sampai ukuran yang memiliki tingkat risiko rendah. Pola ini akan menekan risiko kematian saat pemeliharaan benih oleh pembudidaya dan dari sisi waktu pemeliharaan lebih efisien.

“Saya kira tiga terobosan utama di atas cukup untuk mengaktualisasikan keinginan pak Menteri ya. Beliau sangat ingin ekonomi subsektor perikanan budidaya ini dapat berkontribusi besar terhadap devisa  ekspor dan kesejahteraan masyarakat,”  kata Slamet.

Seperti diketahui Menteri Trenggono menekankan kebijakan optimalisasi kontribusi sektor perikanan bagi pemasukan negara melalui PNBP.  Target pemasukan PNBP pada tahun 2024 dari subsektor perikanan tangkap Rp 12 triliun. Sementara dari subsektor perikanan budidaya senilai lebih kurang Rp 139,39 miliar. (ind)