FSP RTMM Tolak Rencana Kenaikan Tarif CHT 2022

Jakarta (Indoagribiz)—-Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 yang dinilai akan mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja.

FSP RTMM-SPSI juga berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8). Dalam suratnya, RTMM meminta Presiden Jokowi melindungi tenaga kerja yang bekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan cara tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya mendengar bahwa pemerintah berencana menaikkan target penerimaan CHT pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 sebesar 11,9% menjadi Rp 203,92 triliun.

Menurut Sudarto, apabila pemerintah menaikkan tarif  CHT akan memberatkan nasib anggotanya yang sebagian besar adalah pekerja industri hasil tembakau (IHT), khususnya di pabrik sigaret kretek tangan (SKT).  “Anggota kami sebagian besar adalah pekerja SKT yang sebagian kini terpaksa dirumahkan dengan penghasilan yang tidak optimal akibat pandemi,” kata Sudarto, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (2/9).

Lantaran IHT saat ini sudah terpuruk, RTMM juga meminta pemerintah untuk tidak memberikan beban tambahan lagi berupa kenaikan tarif CHT. Naiknya tarif CHT akan berdampak langsung pada industri tempat mereka bekerja.

“Setiap kebijakan tarif CHT akan berdampak bagi sektor padat karya. Jangan mempersulit keadaan mereka. Kami akan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan CHT yang menekan tenaga kerja,” paparnya.

Sudarto mengatakan, sejak tahun lalu ketika pemerintah menaikkan tarif CHT, pihaknya secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kondisi tenaga kerja IHT. Berdasarkan pemantauan,  RTMM berkesimpulan bahwa kenaikan tarif CHT pada tahun 2021 memperburuk keadaan. Kondisi yang memprihatinkan ini diharapkan dapat membuat Presiden tergerak hatinya untuk melindungi industri ini dari kenaikan tarif CHT.

” Karena itu RTMM meminta agar pemerintah tidak menaikkan cukai SKT pada 2022 alias mempertahankan kenaikan cukai SKT 0% seperti yang berlaku tahun ini,” ujarnya.

Dikatakan, tarif cukai SKT yang tidak naik pada tahun ini terbukti dapat membuat industri SKT dapat bertahan hidup. Mengingat, selama 10 tahun terakhir, SKT terus merosot tajam, padahal sektor ini padat karya. Artinya, sektor ini banyak menyerap tenaga kerja  dari masyarakat yang pendidikannya terbatas.

Lebih lanjut, Sudarto mengatakan, kenaikan cukai rokok mesin rata-rata 12,5% pada tahun ini merupakan kenaikan yang sangat tinggi. Kenaikan yang sangat mencekik industri dan tenaga kerja. ” Apalagi di tengah situasi pandemi yang menyulitkan ini. Sejumlah industri  golongan tertentu terjadi penurunan produksi yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sudarto berharap, Presiden terketuk hatinya untuk memperhatikan 60% anggota serikat pekerja yang setiap tahun harus harap-harap cemas, lantaran  kenaikan tarif CHT. RTMM pun meminta agar Presiden mendengarkan aspirasi para buruh IHT.

“Serikat pekerja yang kini menaungi lebih dari 243 ribu tenaga kerja ini membutuhkan kepastian agar seluruh anggotanya mendapatkan perlindungan untuk terus dapat bekerja dan melanjutkan kehidupannya,” katanya.

Menurut Sudarto, hampir setengah dari anggota RTMM atau sebanyak 153.144 orang merupakan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau. Bahkan,  kondisi riil  anggota RTMM cukup sulit.

Dalam kesempatan tersebut, Sudarto menjelaskan,  setiap tahun para pekerja IHT harus mengalami ketidakpastian terkait kelangsungan kerja dan penurunan kesejahteraan akibat dampak regulasi yang ditetapkan. Pasalnya, begitu ada kenaikan tarif CHT yang berimbas pada menurunnya jumlah permintaan, maka pabrikan akan melakukan efisiensi  yang berimbas kepada para pekerjanya.

Menurut Sudarto, tenaga kerja di IHT saat ini sangat dibatasi ruang geraknya akibat pandemi Covid 19 yang tidak kunjung usai. Ditambah lagi dengan prosedur protokol kesehatan di lokasi kerja, menyebabkan mereka harus bekerja berdasarkan shift.  Diharapkan, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pekerja demi kesejahteraannya.

“Kami hanya berharap industri ini jangan dianaktirikan, tetapi diberikan peluang untuk tetap bertahan dan memberi manfaat bagi tenaga kerja IHT dan juga negara. Apalagi kehadiran IHT, yang berdiri secara mandiri sebagai industri nasional yang legal, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara sehingga sudah sepatutnya dilindungi,” paparnya.

Sudarto juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tak menaikkan tarif cukai SKT pada tahun ini, serta memberi bantuan untuk para anggotanya. “Kami juga berterima kasih karena pekerja rokok disebutkan sebagai salah satu penerima manfaat DBHCHT,” pungkas Sudarto. (ind)

Sumber Foto.Dok: idt