Jakarta(IndoAgribiz). Forum Nelayan Jawa Tengah (FNJT) ingin dapat terlibat dalam proses kebijakan di Jawa Tengah, terutama terkait dua prioritas kebijakan yaitu Raperda Penetapan Zonasi Wilayah Pesisir, serta Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Dalam waktu dekat kita akan fasilitasi nelayan di Jawa Tengah untuk bertemu dengan DPRD Jawa Tengah yang akan menyusun dua Ranperda yang sangat berdampak pada kepentingan nelayan,” kata Koordinator Forum Nelayan Jawa Tengah, Sholikul Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6).

FNJT juga menyoroti sejumlah kasus seperti reklamasi, tambang pasir besi hingga konflik wilayah tangkap hingga tidak adanya jaminan perlindungan ketika melaut yang menjadi deretan panjang persoalan yang dialami oleh nelayan Jawa Tengah. Sementara itu, Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Karman Sastro menyatakan, Raperda Zonasi wilayah pesisir akan berdampak secara sosial maupun ekonomi bagi nelayan.

Karena itu, ujar Karman, menjadi penting bagi nelayan untuk terlibat dalam proses pembuatannya.”Reklamasi di Tapak Tugurejo, Semarang, dan penambangan pasir besi di Jepara hingga konflik wilayah tangkap diatur dan ditetapkan dalam kebijakan ini. Penetapan Zonasi Wilayah pesisir ini juga yang menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemodal,” ujar dia.

Untuk itu, ia menegaskan penting bagi nelayan untuk terlibat dan mengawal agar kebijakan itu tidak berpihak kepada pemodal. Namun, lanjut dia, agar kebijakan tersebut memberikan kepastian dan jainan bagi nelayan untuk mendapatkan hak akses terhadap sumber daya pesisir dan perikanan.