Anggota DPR Ingatkan “Food Estate” Harus Libatkan Lintas Kementerian
Jakarta – Program pengembangan pangan yang dilakukan secara
terintegrasi atau Food Estate di bekas lahan gambut di Kalimantan
Tengah harus melibatkan lintas kementerian secara optimal.
“Satu hal yang Komisi V DPR RI ingatkan adalah agar Kementerian PUPR
harus memastikan Kementerian Pertanian benar-benar terlibat,” kata
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rilis di Jakarta, Sabtu (25/7).
Menurut dia, hal tersebut penting agar mencapai tujuan agar
pengembangan lahan Food Estate benar-benar menjadi produktif dan
maksimal. Selain itu, politisi PDIP itu juga menyarankan perlunya
pelibatan Kementerian Pertahanan mengingat pangan juga terkait dengan
bidang pertahanan.
Lasarus menjelaskan lahan gambut tersebut adalah aset nasional yang
pengerjaannya sudah dimulai sejak era pemerintahan Orde Baru silam.
Selama ini, lanjutnya, masyarakat pun sudah menanaminya dengan
berbagai komoditas pertanian, salah satunya padi, meski kurang
maksimal.
“Karena irigasi tak terurus dan jadi tersumbat. Sekarang, Kementerian
PUPR mengambil posisinya untuk kemudian diambil langkah memperbaiki
saluran irigasi. Kalau diperbaiki, memang bisa jadi lumbung pangan
nasional,” ucap Lasarus.
Ia juga mengutarakan harapannya pemerintah memperhatikan rantai
distribusi yang masih kurang bagus sehingga ke depannya bisa
betul-betul dipastikan bahwa rantai produksi pangan dapat berjalan
baik secara efektif maupun efisien.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR
Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mendesain ulang jaringan
irigasi di lahan Food Estate seluas 165.000 hektar yang terletak di
Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Menteri PUPR, lahan untuk Food Estate ini di bagian pinggiran
Sungai Barito yang merupakan kawasan eks-pengembangan lahan gambut.