Rakor peternakan mencari solusi tingginya biaya produksi.

INDOAGRIBIZ—Para peternak unggas se-Jawa Tengah mengadukan keluhannya perihal harga jual ayam yang terus merosot kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita. Keluhan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perunggasaan yang difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada Selasa (3/10).

Menanggapi keluhan itu, I Ketut Diarmita mengaku tidak kaget. Malah pertemuan itu memang sengaja ia prakarsai dengan mengundang semua pihak, termasuk integrator dan peternak mandiri untuk mencari solusi terbaik terkait perunggasan nasional, khususnya yang ada di Jawa Tengah.

Rakor dengan tema “Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mengambil langkah yang strategis” ini dihadiri para pelaku usaha ayam ras, baik peternak broiler, ayam pejantan dan petelur, serta asosiasi (PINSAR dan GOPAN). Selain itu juga hadir Wakil Bupati Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Dirjen PKH, selama ini, khususnya di wilayah Jawa, setiap memasuki bulan Safhar dan Suro atau Oktober dan November terjadi fenomena yang berulang setiap tahun, yaitu harga live bird yang cenderung menurun. “Selalu terjadi persoalan seperti itu karena permintaan unggas memang menurun, sehingga dampaknya akan ada kelebihan produksi. Itu sudah lagu lama. Untuk itu kita akan ambil sikap bersama agar peternak tidak rugi. Apa keluhan peternak akan saya carikan jalan keluar,” ucap Diarmita seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Kamis (5/10).

Pemerintah, kata Diarmita, sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait masalah tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengajak para pengusaha besar untuk juga memikirkan nasib kalangan peternak kecil. “Sudah ngobrol dengan salah satu integrator, akan membuka ekspor ke Korea Selatan. Peluang itu ada. Saya berfikir lebih baik kelebihan-kelebihan yang ada di Indonesia diekspor. Permasalahannya kembali ke biaya produksi, bagaimana mencari solusi agar biaya produksi itu turun, sehingga kita bisa bersaing,” tandas dia.

Ia menjelaskan, guna mengatasi permasalahan perunggasan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yaitu mengeluarkan Permentan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam. Kemudian Permentan tersebut telah disempurnakan untuk mengakomodir permasalahan peternak ayam petelur, sehingga diterbitkan Permentan 32/Permentan/PK.230/9/2017 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. “Pada prinsipnya peraturan tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan supply dan demand,” ungkapnya.

Untuk penerapan Permentan tersebut, lanjutnya, telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Keswan No. 3035/KPts/PK.010/F/3/2017 tentang Pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Layer. Regulasi pemerintah ini diterbitkan untuk menjaga keseimbangan industri perunggasan terhadap fluktuasi harga, sehingga industri perunggasan tetap berkembang dan memberikan kontribusi kepada negara melalui penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. [MOH]

Berikut langkah-langkah Ditjen PKH untuk mengatasi permasalahan penurunan harga live bird di tingkat peternak:

1. Perusahaan Pembibit atau Integrator harus mengoptimalkan tingkat pemotongan di RPHU (Rumah Pemotongan Hewan Unggas) agar dapat meningkatkan serapan live bird atau mengurangi pasokan  live bird yang beredar di pasar, serta mengurangi peran pedagang perantara (broker).

2. Perusahaan Pembibit harus melakukan pengaturan produksi dan distribusi DOC kepada para pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan demand live bird, terutama pada bulan Safhar dan Suro yang permintaannya cenderunng menurun.

3. Penerapan Kepmentan 3035 Tahun 2017 terutama terkait Pengurangan Produksi DOC Pejantan 20% dan Pengurangan populasi FS layer umur di atas 70 minggu bagi perusahaan atau peternakan yang populasinya lebih dari 100. 000 ekor. Pengaturan keseimbangan  suplai-demand dengan melakukan penghitungan kebutuhan DOC ayam Pejantan sebagai dasar dalam pengaturan produksi dan distribusi DOC pejantan, mengingat DOC pejantan merupakan waste product dari produksi DOC layer.

4. Pendataan aspek distribusi ayam ras (broiler dan layer) dengan melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menentukan kebutuhan, terutama terkait dengan pengaturan populasi dan produksi.

5. Melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait untuk mengintensifkan kegiatan promosi dan edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur dalam negeri, serta memperluas pasar luar negeri (ekspor).

6. Himbauan ke Peternak Unggas agar melakukan pembenahan pada aspek budidaya dengan menerapkan Good Husbandry Practices dan prinsip-prinsip animal welfare sebagai upaya peningkatkan efesiensi usaha untuk menghadapi persaingan global.

Foto : laman resmi Kementan