Empat Wilayah Rawan Ilegal Fishing, KKP Perkuat Sinergisitas

Jakarta (Indoagribiz)— Perang terhadap pencurian ikan di wilayah perairan RI terus ditegakkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun berupaya memberantas praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI). Bahkan, kerja sama lintas sektor diperkuat untuk memberantas praktik tersebut, khususnya dari kapal penangkap ikan illegal berbendera asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan,  ada empat wilayah rawan praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Meliputi WPPNRI 711 yang mencakup Selat Karimata, dan Laut Natuna Utara.

Kemudian WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman), WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), serta WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur).

“Jadi yang sering terjadi penangkapan itu ada di wilayah WPPNRI 711, 571, karena itu berbatasan dengan Laut China Selatan, lalu dengan Selat Malaka. Selanjutnya 718 itu juga kita sering tangkap kapal yang masuk dari wilayah Papua Nugini. Lalu kemudian WPPNRI 716,” kata  Menteri Trenggono dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (12/7).

Menteri Trenggono mengatakan, KKP  memiliki 30 armada kapal pengawas untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari praktik illegal maupun destructive fishing.  Memang, jumlah tersebut belum ideal. Namun, selama ini pengawasan dilakukan seoptimal mungkin oleh tim Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) KKP.

“ Sepanjang tahun 2021 saja, sudah 119 kapal illegal fishing yang ditangkap, di mana 41 diantaranya kapal penangkap ikan berbendera asing,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, aparat paling sering menangkap pencurian ikan di wilayah 711. Paling banyak kapal pencuri ikan yang ditangkap  kapal berbendera Vietnam dan Malaysia.

“ Kami optimitis bahwa Indonesia dapat terbebas dari praktik illegal fishing di masa depan. Salah satu kuncinya perlunya penguatan sinergi antar kementerian/lembaga yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum di laut,” jelasnya.

Dikatakan, KKP rutin berkoordinasi dengan TNI AL, Bakamla maupun Polairud yang tergabung dalam Satgas 115. “Karena kalau kita bersatu antara AL, Bakamla, Polairud lalu kemudian ada KKP, saya memiliki keyakinan seluruh lubang-lubang (rawan) bisa kita tutup,” pungkas Menteri Trenggono. (ind)