INDOAGRIBIZ. Ironis memang Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, tetapi untuk urusan garam saja harus impor. Namun demikian, DPR RI meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada garam asalkan berbagai pihak terkait benar-benar serius dalam menggarap komoditas tersebut.

“Pantai Indonesia menjadi salah satu modal utama untuk menghasilkan garam. Sangat mungkin Indonesia tidak perlu impor garam,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut dia, perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja tidak cukup. Untuk itu, memerlukan semua perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, saat ini yang ditunggu keseriusan dari berbagai instansi pemerintah, antara lain untuk membenahi sistem infrastruktur pengolahan garam.

“Dengan dibenahi sistem infrastruktur pengolahan ini, maka nasib para petani tidak seperti ini. Harga garam tidak terus menurun,” papar dia.

Ia juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan swasembada maka pemerintah perlu berinvestasi lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan industri garam.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, swasembada garam harus bisa dicapai pada 2019. “Mereka mengusulkan 2020 kita swasembada tapi saya minta dipercepat lagi kalau bisa 2019,” katanya seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Luhut, potensi luas lahan garam yang terdapat di Indonesia mencapai hingga 40.000 hektare. Namun, masih banyak lahan garam yang bermasalah terkait status tanahnya. (MOH/NSS)