Anggota DPR: Sebisa Mungkin Hindari Impor Pangan

Jakarta(Indoagribiz) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah dapat sebisa mungkin menghindari impor pangan dalam rangka mengembangkan sektor pertanian nasional.

“Saya sangat menekankan agar pemerintah senantiasa menghindari impor pangan. Saya tidak anti impor. Tapi impor pangan ini saya sangat yakin dapat dikendalikan bila pemerintah tidak ada interest mendapat untung sesaat,” kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut politisi PKS, pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak waspada kepada kebijakan impor, sehingga diperlukan banyak pihak termasuk media untuk mengawasi kinerja kebijakan terkait impor agar jalannya pemerintah dapat menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Akmal juga menekankan pentingnya sektor pangan terhadap hajat hidup terhadap hampir 300 juta jiwa penduduk di Republik Indonesia.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi impor pangan yang dilakukan ketika menghadapi masa panen karena dinilai merupakan kebijakan yang tidak matang. Selain itu, ujar dia, terdapat juga berbagai permasalahan lainnya seperti persoalan data yang akurat dari sektor pertanian yang ada di berbagai wilayah Nusantara.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perdagangan bersama Bareskrim Polri mengintensifkan pemberantasan upaya penyelundupan bahan pangan impor ke Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin (2/7), mendukung penuh dan mengapresiasi langkah Bareskrim Mabes Polri memberantas praktek penyelundupan bahan pangan impor di Indonesia. Penuntasan pengusutan pidana yang dilakukan, mutlak dituntaskan.”Yang pasti kita akan terus meningkatkan kerjasama dengan Polri, kalau kita temukan penyelundupan kita pastikan akan langsung laporkan ke Bareskrim,” kata Enggartiasto.

Menteri yang akrab disapa Enggar itu menegaskan Kemendag telah memberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang terlibat penyelundupan bahan pangan ilegal ke Indonesia. Bahkan, sanksi administrasi itu diberikan kepada perusahaan berupa larangan impor selama dua tahun dan pencabutan, serta pembekuan izin dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Enggar mengatakan Kemendag memiliki prosedur menjatuhkan sanksi terhadap individu seperti manajemen maupun pemilik perusahaan yang terlibat penyelundupan bahan pangan impor. Melalui sanksi itu, manajemen maupun pemilik perusahaan yang dibekukan tidak dapat mengajukan kembali izin menggunakan perusahaan lain.”Kalau sudah menjadi temuan Bareskrim, kita pastikan tahap awal dicabut izin impor, dibekukan dan dicabut API-P nya, bahkan sanksi kepada individu,” ujar dia.