Lahan pertanian akan menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan nasional (foto mc kodim cilacap)

INDOAGRIBIZ–Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas alih fungsi yang kerap dilakukan terhadap lahan pertanian untuk pembangunan beragam proyek infrastruktur.

“Realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah,” kata Andi Akmal dalam rilis, Jumat (13/10).

Menurut dia, penghitungan lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur perlu dilakukan kembali dengan mengacu hasil audit lahan yang telah dilakukan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengemukakan, data lahan pertanian yang ada perlu dimutakhirkan agar rumusan kebijakan dapat dilakukan dengan tepat.

Ia juga menyoroti turunnya jumlah keluarga petani di berbagai daerah dan mempertanyakan apakah hal tersebut juga terkait dengan fenomena penurunan lahan pertanian. Untuk itu, pihaknya menginginkan Kementerian Pertanian mendata setiap kabupaten/kota guna mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional. “Pemerintah harus mewaspadai bahwa kestabilan energi dan pangan akan berpengaruh besar pada stabilisasi negara,” ujar dia.

Andi Akmal sangat mengapresiasi berbagai kepala daerah yang telah berhasil mempertahankan keseimbangan lahan pertanian di daerahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pertanian, padahal saat ini Indonesia masih memerlukan banyak sekali lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Firman Subagyo menyatakan keprihatinannya karena banyak lahan pertanian produktif, khususnya di pulau Jawa, yang telah dialihfungsikan. Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, pertumbuhan penduduk global pada tahun 2050 mendatang diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar 9,3 miliar orang, sehingga populasi yang membengkak tersebut tentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dunia, termasuk Indonesia.

Penegak hukum harus turun

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo. Bambang menginginkan pemerintah dapat benar-benar mencegah lahan produktif yang dialihfungsikan seperti untuk membangun properti, agar impian swasembada pangan dapat betul-betul tercapai.

“Banyak lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan permukiman dan industri,” kata Bambang Haryo dalam rilis, Sabtu (14/10).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini ada satu pengembang di kawasan Jawa Barat yang sedang membangun di atas lahan pertanian yang produktif sehingga seharusnya penegakan hukum dilakukan sesuai regulasi tata ruang.

Ia mengingingkan pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki lahan terbatas, tetapi mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. “Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” papar dia.

Bambang Haryo juga menyoroti masih adanya kebijakan impor yang dilakukan saat petani mau panen sehingga semakin membuat petani kehilangan semangat dalam mengusahakan produksi dari lahan yang digarapnya. [MOH/NSS]