Anggota DPR: Fokus Lapangan Kerja Sektor Pangan Saat Normal Baru
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyarankan
kepada pemerintah yang sedang mendorong penciptaan lapangan kerja
untuk dapat memutlakkan kemandirian pangan dan berfokus kepada sektor
pangan dalam masa pelaksanaan normal baru.
Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Senin (6/7) mengusulkan
kepada pemerintah bahwa normal baru masa pemulihan dari COVID-19 perlu
membalik arus sejarah bangsa akan petani, pertanian dan pangan.
“Menurun drastisnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari
22,09 persen menjadi 13 persen pada 30 tahun terakhir harus diubah
dengan dukungan regulasi yang baik,” katanya.
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa pekerja sektor pertanian pada saat
ini tercatat ada sebanyak 35,7 juta orang atau sebesar 28,79 persen
penduduk.
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, yang masuk kelompok usia muda atau
berusia dalam rentang umur 19-39 tahun, hanya sekitar 10 persen. Untuk
itu, ujar dia, kondisi tersebut tak bisa dibiarkan, karena 10 tahun ke
depan, ancaman krisis pangan menjadi peringatan keras.
“Negara kita memiliki semua potensi yang jarang dimiliki oleh negara
lain di dunia. Posisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki
mestinya menjadi daya tawar posisi tinggi di mata dunia. Ini bagaimana
pemimpin negara kita mampu menjalankan,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia mesti mampu memperkuat logistik nasional
akan pangan, selain faktor kesehatan, yang merupakan sektor vital yang
akan mempertahankan stabilitas politik, ekonomi maupun keamanan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya
telah menyiapkan skema penanggulangan kemungkinan adanya krisis pangan
global seperti yang disampaikan badan pangan dunia Food and
Agriculture Organitation (FAO) akibat pandemi COVID-19.
Mentan Syahrul Yasin Limpo memaparkan skema yang dilakukan Kementan
adalah melaksanakan gerakan percepatan tanam serentak, melakukan
penyediaan sarana produksi, penyediaan pembiayaan usaha pertanian yang
bersumber dari KUR dan bantuan modal usaha bagi petani skala kecil.
“Untuk memastikan produksi pangan yang cukup di tahun 2020, berbagai
kebijakan dan program peningkatan produksi pangan dengan sasaran
pertumbuhan tinggi sekitar 7 persen diimplementasikan,” kata Mentan
dalam press briefing bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta, Kamis
(4/6).
Mentan menjelaskan bahwa sejalan dengan pandangan FAO dan WHO,
Pemerintah Indonesia memahami benar adanya kemungkinan terjadinya
krisis pangan, baik global maupun nasional.
Di Indonesia, permasalahan pangan tersebut pada bulan April-Mei 2020
menjadi lebih berat karena memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Pada periode tersebut biasanya terjadi kenaikan permintaan dan
lonjakan harga-harga pangan.
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian
bersama kementerian lain, serta bermitra dengan sektor swasta, telah
melakukan berbagai langkah antisipatif agar penyediaan pangan tidak
terganggu dan arus pangan dari produsen sampai konsumen berjalan
lancar, terutama untuk 11 pangan pokok dan pangan yang penting.
Kesebelas jenis pangan tersebut adalah padi/beras, jagung, bawang
merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi,
daging ayam, telur ayam, gula dan minyak goreng.