Harga beras diatur dengan HET (foto suara.com)

INDOAGRIBIZ–Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan kebijakan pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) beras harus diimbangi dengan pemantauan secara berkesinambungan.

Daniel mengatakan pemantauan berkesinambungan itu untuk memastikan tidak adanya pelanggaran oleh pedagang nakal dalam menjual beras medium dan premium di atas HET. “Ya, pemerintah wajib melakukan inspeksi,” ujar politisi asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (24/9).

Dia menilai, kebijakan HET beras sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tidak akan merugikan siapa pun, karena tidak memungkinkan terjadi gejolak serta ada kepastian harga yang terjangkau.

Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Billy Haryanto menyatakan, dengan adanya regulasi HET beras, juga berdampak positif terhadap distribusi beras dari petani hingga ke masyarakat sebab membuat pedagang nakal berpikir ulang untuk menimbun beras.

Selain itu, kebijakan HET beras juga tidak membuat harga beras ‘liar’ seperti yang sudah-sudah, yaitu selalu turun kala hasil panen berlimpah dan meroket saat ketersediaannya terbatas. Dia mencontohkan dengan harga beras medium dan premium yang dijual di PIBC jenis medium dijual pada kisaran Rp8.900-Rp9.000/kg dan premium rata-rata Rp10.000/kg.

Menurut dia, semenjak HET berlaku pasokan beras ke PIBC tidak mengalami penurunan, masih sama kondisinya seperti sebelumnya, yakni sekitar 4.000-an ton/hari. [MOH]