Jakarta – Komisi IV DPR bakal menindaklanjuti laporan pengaduan dari Dewan Peternakan Rakyat Nasional (Dapernas) terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan peternak dalam negeri.

“Kami akan menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diungkapkan Dapernas yang didalamnya terdapat berbagai komunitas peternak, seperti perhimpunan peternak sapi, kerbau, domba dan unggas,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (23/7).

Politisi Partai Demokrat itu memaparkan, salah satu pengaduan Dapernas adalah terkait Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2016, di mana dampak dari regulasi tersebut adalah dapat dilakukannya impor daging dari negara yang dinyatakan belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), seperti dari India.

Ketua Dapernas Teguh Boediyana menyatakan, kebijakan impor daging kerbau asal India bertentangan dengan UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.”India sebagai negara pengekspor daging terbesar dunia, menurut organisasi kesehatan hewan dunia atau OIE hingga kini masih belum bebas penyakit mulut dan kuku,” ujar Teguh.

Herman mengemukakan bahwa selama harga keekonomisan di tingkat peternak tidak terjamin di pasar, maka hal tersebut akan terus menjadi masalah karena akan terintervensi oleh impor. Untuk itu, ujar dia, perlu dicarikan solusinya karena para peternak lokal dari sisi kemampuan usahanya tidak ekonomis, dan juga memiliki kebutuhan dirinya sendiri dan anggota keluarganya yang juga meningkat tajam.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan politik perdagangan mengurangi mengimpor daging sapi dan meningkatkan peternakan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
“Pemerintah sepatutnya meningkatkan peternakan dan penggemukan sapi di sejumlah daerah di Indonesia,” kata Nono Sampono.

Menurut Nono, Indonesia yang wilayah geografisnya luas sudah sepatutnya tidak bergantung pada stok daging dari impor, karena jika ada hambatan distribusi maka stok daging di daerah akan kosong.