Dorong Swasembada Gula Melalui BPDP Tebu

Jakarta (Indoagrobiz).   Swasembada gula bukan keniscayaan, sehingga upaya untuk mewujudkannya terus dilakukan hingga saat ini. Kedati ada niatan baik untuk mewujudkan swasembada gula, sebagus apapun programnya jika tidak dijakalankan sesuai rencana akan percuma saja.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, ada banyak program yang baik untuk mewujudkan swasembada gula. Namun,  semua itu akan percuma jika tidak dikawal dengan baik.

“Jadi program ingin dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tebu itu sudah ada sejak dahulu,” kata Soemitro, dalam siaran pers, di Jakarta, Senin (18/1).

Wacana dibentuknya BPDP Tebu ini dibuat agar petani bisa mendapatkan subsidi dari dana yang dikumpulkan dari lembaga tersebut. Adapun konsepnya yakni industri (pabrik gula atau PG) yang melakukan impor raw sugar (gula mentah) dipungut dana sesuai dengan jumlah volume raw sugar yang dilakukannya. Keberadaan BPDP Tebu diharapkan bisa menstabilkan harga gula ditingkat petani, dengan begitu petani dan industri bisa maju bersama.

Soemitro juga mengatakan, kunci dari terwujudnya swasembada itu sebenarnya mudah, yakni meningkatkan produksi petani. Karena itu, seberapa pun bagusnya program tetap harus diawasi agar bisa berjalan sesuai perencanaan. Bahkan,  pelaksanannya pun juga harus diawasi agar tidak menyimpang.

Ketua Kelompok Tani Sido Luhur Maryono menyambut baik jika terbentuk BPDP Tebu seperti BPDP Kelapa Sawit yang sudah berjalan hingga saat ini.

“Tapi kalau bisa dibentuk payung hukumnya sekalian agar yang menjalankannya bisa secara maksimal,”  kata Maryono.

Maryono berharap, dengan adanya BPDP Tebu tak membenahi komoditas gula dari hulu (budidaya) hingga hilir (industri). Melalui BPDP Tebu akan mampu untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) seperti pekebun atau petani (tebu). Lalu bisa juga untuk membantu petani dalam melakukan mekanisasi baik saat penanaman ataupun pasca panen.

Dari sisi hilir, melalui BPDP Tebu dana tersebut bisa digunakan industri dalam hal ini pabrik gula (PG) untuk mensubsidi pembelian tebu petani disaat rendemen sedang rendah.

Melalui mekanisme tersebut, petani dan industri sama-sama mendapatkan keuntungan dari BPDP Tebu. “ Nah,  dengan begitu swasembada gula akan terwujud melalui perbaikan dari hulu hingga hilir,” ujar Maryono.

Maryono mengatakan, untuk mewujudkan swasembada gula harus ada sinkronisasi antar Kementerian. Artinya,  Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong agar petani bisa meningkatkan produktivitas, dan itu sudah sesuai.

Sedangkan,  dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatur jadwal kapan harus melakukan impor, dan impor jangan melebihi dari kebutuhan. “Jadi sekalipun mau melakukan impor, jangan dilakukan saat petani sedang panen. Tapi disaat gula sedang langka atau produksi petani sedang rendah,” kata Maryono.

Menurut Maryono, dari Kementerian BUMN berikanlah harga pupuk untuk petani yang terjangkau sesuai kemampuan petani. Hal ini agar biaya produksi petani rendah, sehingga petani bisa berdaya saing.

“ Harga pupuk dahulu  Rp 72 ribu per sak, tapi kini menjadi Rp 85 ribu per sak (harga ditingkat petani). Padahal dalam satu hektar lahan tebu dibutuhkan sekitar 20 sak pupuk. Belum lagi harga sewa lahan yang juga mengalami kenaikan,” papar Maryono.

Menurutnya,  swasembada akan diwujudkan jika dilakukan dengan serius. Artinya, harus ada perbaikan dari hulu hingga hilir dan masing-masing kemeterian harus ada sinkronisasi.

Ketua Kelompok Tani Subur Makmur, Kamari juga menyambut positif  terwujudnya BPDP Tebu. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya BPDP Tebu bisa melakukan subsidi silang antara industri dengan petani.

“ Memang sudah saatnya komoditas tebu menggunakan pola seperti itu yakni subsidi silang, atau kemitraan, terlebih saat ini biaya pokok produksi cukup tinggi. Contohnya dari mulai sewa lahan, harga pupuk, hingga sewa alat,” katanya.

Kamari mencontohkan, sewa lahan saat ini rata diantara Rp10-20 juta per hektar. Kemudian sewa alat biasanya hanya Rp 2 juta , kini naik menjadi Rp 4 juta. Jadi saat ini dihitung biaya pokok produksi mencapai Rp 12.500 per kilogram. Sedangkan harga lelang gula ditingkat petani berada diangka sekitar Rp 11.000 – 11.500 per kilogram.

“Artinya biaya pokok produksi masih lebih tinggi dibandingkan harga lelang ditingkat petani,” kata Kamari.

Dibentuknya BPDP Tebu diharapkan bisa digunakan untuk mensubsidi pembelian gula ditingkat petani. Minimal diatas angka biaya pokok produksi. Intinya jangan sampai pembelian harga lelang ditingkat petani lebih rendah dibandingkan dengan biaya pokok produksi.

“Sehingga kalau harga gula menarik maka petani otomatis akan menanam,” ujar Kamari.

Kemudian, Kamari mengusulkan, setiap PG yang mendapatkan kuota impor raw sugar, diharapkan dapat menyerap gula ditingkat petani dengan sistem 50:50. Contohnya, kalau bisa jika PG mendapatkan kuota impor raw sugar sebanyak 100 ton, maka seraplah gula petani sebanyak 100 ton juga.

“ Keinginan petani tebu tidaklah tinggi. Petani hanya ingin hasil dari petani dibeli lebih tinggi dari biaya pokok produksi. Terlebih komoditas perkebunan termasuk perkebunan tebu adalah sektor yang padat karya dari mulai tanam hingga digerakkan menggunakan manusia,” pungkasnya. (ind)