INDOAGRIBIZ—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai, pemberlakukan Permen KP No. 32 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, tidak berdampak dan berpengaruh negatif, sebagaimana polemik yang saat ini berkembang. Di sisi lain peluang pasar domestik justru naik, dengan serapan tahun 2016 hingga 35,5 persen.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijkato mengatakan, pada awal pemberlakuan Permen tersebut memang ada pengaruh terhadap usaha budidaya di beberapa lokasi, namun saat ini kondisinya sudah berjalan normal. Jika pun ada polemik terkait isu anjloknya harga kerapu di tingkat pembudidaya dan menurunnya permintaan pasar, menurut Slamet kondisi itu disebabkan oleh fluktuasi kondisi pasar di negara tujuan ekspor, bukan karena pengaruh langsung pemberlakukan Permen tersebut.

“Isu anjloknya harga dan penurunan permintaan pasar itu disebabkan fluktuasi pasar di negara tujuan dalam hal ini di China. Kondisi ini juga sifatnya musiman dan lumrah, karena kondisi pertahun kita bisa lihat peta pasarnya memang fluktuatif, ini bagian hukum pasar,” ujar Slamet dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada indoagribiz.com, pada Jumat (20/10/17).

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto

Menurut Slamet, faktanya saat ini serapan kerapu dan nilai jual di tingkat pembudidaya sudah kembali normal. Di Situbondo yang infonya ada masalah pasar, justru saat ini harga mulai membaik dan aktivitas ekspor berjalan normal kembali. “Jadi, tidak berdampak buruk terhadap kinerja perdagangan ekspor kerapu Indonesia,” tandasnya. Ia menambahkan, bahkan jika dilihat dari trend nilai ekspor kerapu tiap bulan dalam kurun waktu 2012-2016, justru menunjukkan kinerja perdagangan positif.

Slamet memberikan catatan hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016), neraca perdagangan kerapu konsumsi Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan nilai ekspor rata-rata per tahun mencapai 9,4 persen. Tahun 2016 tercatat nilai ekspor kerapu Indonesia mencapai 32,18 juta US$, sedangkan hingga per Juli 2017 ekspor kerapu nasional tercatat sebesar 16,42 juta US$. Begitupun dengan volume ekspor dalam kurrun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,75 persen.

Seorang pelaku usaha budidaya kerapu di Situbondo, Agung Sembodo, mengungkapkan bahwa harga kerapu saat ini mulai naik setelah adanya kapal feeder masuk ke lokasi KJA. Saat ini harga kerapu ditingkat pembudidaya dibanderol hingga mencapai 120.000 per kg. Disisi lain, ia mengakui bahwa permintaan kerapu juga masih normal-normal saja. Menuruntnya, mulai membaiknya harga kerapu, karena Pemerintah memfasilitasi kapal feeder untuk mengambil hasil panen dari KJA ke pelabuhan muat singgah.

“Harga ikan kerapu seperti Cantang, cukup baik dengan kisaran nilai jual Rp.110.000 – Rp. 120.000 per kg dari semula Rp. 90.000 per kg. Penjualannyapun saat ini tidak ada kendala berarti. Di Situbondo sendiri saat ini sudah ada 3.000 lubang KJA. Harapannya ke depan kondisinya akan terus normal,” aku Agung

KKP mencatat bahwa data jumlah kapal angkut ikan hidup hasil pembudidayan ikan (yang mengantongi ijin SIKPI) pasca pemberlakukan Permen tersebut hingga Oktober 2017 tercatat sebanyak 27 kapal ikan hidup. Dari jumlah tersebut masing-masing sebanyak 13 kapal berbendera asing dan 14 kapal berbendera Indonesia. Dilihat dari lima tahun terakhir ini justru ada tren peningkatan jumlah kapal, di mana kapal berbendera Indonesia masih mendominasi.

Slamet juga menegaskan, bahwa KKP tetap memegang prinsip cabottage dalam upaya melindungi sumberdaya KP, menegakan kedaulatan laut dan mendorong kemandirian pelayaran nasional. Prinsip ini sudah jelas dilindungi dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahkan intruksi Presiden nomor 5 tahun 2005 sudah jelas untuk mulai mendorong pemberdayaan industri pelayaran nasional.

General Manager Perum Perindo, Agung Setiarto, menyatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pemesanan kapal untuk angkut ikan hidup sekaligus sebagai kapal feeder bagi ikan hasil pembudidayaan untuk menyerap hasil panen dari pembudidaya. Disamping itu menurut Agung, pihaknya tengah menjajagi kerjasama dengan pihak Swasta untuk pengangkutan ikan ke Hongkong.

“Perindo akan mengadakan kapal khusus untuk angkut ikan hidup hasil pembudidayaan. Proses tengah berlangsung, nantinya bisa menambah jumlah armada kapal yang ada. Dengan demikian diharapkan keberadaan kapal feeder ini bisa menjangkau sentral produksi budidaya budidaya kerpau yang ada”, jelas Agung.

Sementara itu, terkait dengan pemberlakuan Permen KP No. 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari wilayah NKRI. KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya tetap fokus pada upaya fasilitasi bagiamana program alih profesi eks penangkap benih lobster berjalan dengan baik.

Sebelumnya KKP telah menyiapkan strategi untuk memfasilitasi akses pasar guna menyerap hasil produksi dari pembudidaya, diantaranya dengan memfasilitasi kesepakatan bersama antara Himpunan Pengusaha dan Pembudidaya Ikan Kerapu Indonesia (Hipikerindo) dengan pembudidaya beberapa bulan lalu.

Hingga saat ini, hasil monitoring terhadap aktvitas usaha budidaya yang dilakukan eks penagkap benih lobster di Lombok, menunjukkan perkembangan yang baik, dimana proses produksi berjalan dengan normal.

Sementara itu, Syamsuddin Ketua Hipikerindo mengungkapkan, saat ini aktivitas penangkapan benih lobster sudah bisa dikatakan tidak ada lagi. Ia menyampaikan justru masyarakat saat ini secara swadaya mulai melirik usaha budidaya dan membentuk kelembagaan pengawas sumberdaya perikanan. [NSS]