INDOAGRIBIZ— Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim segala kebijakan yang telah diterbitkan selama tahun 2017 dinilai efektif dan berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan para pelaku usaha.

“Hasil kajian dan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa program memberikan efek positif baik secara makro maupun mikro ekonomi,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam rilis, Kamis (4/1).

Ia mencontohkan, BPS mencatat bulan September tahun 2017, nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) tercatat sebesar 110,54 meningkat 1,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, mengindikasikan bahwa usaha budidaya yang dilakukan masyarakat lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih baik sehingga juga berdampak kepada kesejahteraan mereka.

Begitu pula, lanjutnya, hasil kajian menunjukkan rata-rata pembudidaya ikan memiliki pendapatan sebesar 3 juta rupiah, artinya berada jauh di atas indikator garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, sehingga juga berandil kepada penurunan gini ratio yang hingga semester I-2017 mencapai 0,393.

Sebelumnya, lembaga Destructive Fishing Watch Indonesia meminta pengukuran nilai tukar nelayan yang merupakan salah satu item yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, harus bisa menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

“Angka peningkatan nilai tukar nelayan atau NTN selanjutnya harus dapat dikonversi pada seberapa besar penurunan penduduk miskin di pesisir,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh. Abdi Suhufan.

Dengan demikian, katanya, secara agregat dapat berkontribusi kepada berkurangnya angka penduduk miskin secara nasional yang mencapai 27,7 juta orang atau 10,64 persen pada Maret 2017. Ia menyebutkan NTN pada akhir-akhir ini juga terus meningkat seperti dari 108,24 pada tahun 2016 menjadi 111,53 per Agustus 2017 pertanda bahwa tingkat kesejahteraan nelayan semakin meningkat. [moh]