Penandatanganan project document (prodoc) yang dilakukan oleh Kepala BKP Agung Hendriadi dan perwakilan WFP Indonesia Mrs. Anthea Webb.

INDOAGRIBIZ— Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan project document (prodoc) dengan World Food Programe (WFP) perwakilan Indonesia. Prodoc tersebut dituangkan dalam proposal bersama berjudul “Mendukung Pemerintah Indonesia Untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan Serta Program”. Kerjasama dilakukan dalam kurun waktu 2017-2020.

Kepala BKP Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah terus bertekad akan mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dengan memetakan daerah rawan pangan melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi bagi masyarakat. “Tahun 2018 melalui kerjasama ini akan terus kita up date peta daerah rawan pangan, sehingga kita bisa melakukan aksi terukur mulai dari penyediaan pangan hingga akses masyarakat terhadap pangan,” ujar Agung dalam MoU tersebut.

Kata Agung, substansi kerjasama BKP dengan WFP meliputi dua kegiatan. Pertama, pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan (food security and vulnerability atlas-FSVA) melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kejasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyempurnaan yang dilakukan termasuk integrasi indikator ketahanan pangan yang diambil dari survey social ekonomi nasional (SUSENAS) yang disusun oleh BPS) yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga, dan memberikan focus yang lebih besar pada kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah perkotaan.

Sebagai catatan, FSVA saat ini telah digunakan oleh kementerian/lembaga, antara lain oleh  Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta organisasi lainnya dalam penentuan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua, kerjasama juga meliputi pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan gizi nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui peneyempurnaan sistem yang sudah ada. “Di Indonesia banyak bencana alam sehingga banyak petani yang terkena dampak. Untuk itu, kami akan terus meng-up-date data kerawanan pangan dan gizi masyarakat,” ujar WFP Representative and Country Director for Indonesia Mrs. Anthea Webb.

Menurut Agung, sistem infomasi ketahanan pangan dan gizi nasional ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, di mana pasal 75 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menysusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

“Pengembangan PSVA dan SIKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP. Dalam konteks kerjasama ini dukungan WFP akan berfokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi,” tambah Agung.

Dengan pembaharuan kedua instrumen tersebut, katanya, diharapkan untuk penanganan kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi nantinya daerah rawan pangan di Tanah Air. [nss]