Kementan Atur Pelaksanaan Kurban di Tengah Pandemi
Jakarta – Pemerintah berupaya menjaga jaminan keamanan dan kelayanan
daging kurban dalam pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idhul Adha
1441 H yang diprediksi jatuh pada 31 Juli mendatang.
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalukan peningkatan
pengawasan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Kementan diketahui telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.
Permentan ini mengatur syarat minimal tempat penjualan hewan kurban,
pengangkutan, kandang penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban.
“Selain itu, tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi
daging kurban juga diatur sesuai aspek teknis dan syariat Islam,” ujar
Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita, dikutip dari laman resmi
Kementerian Pertanian, Rabu (15/7).
Namun pelaksanaan kegiatan kurban tahun ini kemungkinan akan berbeda.
Pasalnya kegiatan kurban akan dilaksanakan di tengah situasi wabah
pandemi covid-19. Untuk itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga sudah
menerbitkan Surat Edaran (SE) No.0008 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus
Disease (COVID-19).
SE ini mengatur tentang mitigasi risiko atau tindakan untuk mencegah
dan meminimalkan penularan covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan kurban
di tempat penjualan serta pemotongan hewan kurban. SE ini juga
mengatur fasilitas pemotongan di luar RPH-R dan di RPH-R.
Mitigasi risiko yang diatur meliputi jaga jarak (physical distancing).
Pengaturan jarak minimal 1 meter, jual beli hewan kurban juga
disarankan dengan memanfaatkan teknologi online yang dikoordinir
panitia. Sedangkan kegiatan pemotongan hanya dihadiri oleh panitia dan
distribusi daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
Lalu, pemeriksaan kesehatan awal (screening test) dengan melakukan
pengukuran suhu tubuh. Jika ditemukan orang yang memiliki gejala
covid-19 dilarang masuk ke tempat yang berkegiatan kurban.
“Diperlukan juga penerapan higiene sanitasi, yaitu petugas yang berada
di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus
dibedakan. Dan harus disediakan fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai
Sabun)/hand sanitizer,” papar Ketut.
Selain penerapan higiene sanitasi, penerapan higiene personal dengan
memakai masker, facehield, sarung tangan juga perlu dilakukan. Selain
itu, mencuci tangan, hindari jabat tangan, dan diwajibkan menggunakan
alat pribadi (alat sholat, alat makan, dan lain lain) juga harus
diterapkan.
Untuk memudahkan pelaporan petugas dan informasi dari daerah, Ketut
memastikan akan disiapkan sistem pelaporan kurban secara real-time
berbasis web dan terhubung dengan iSIKHNAS.
“Informasi yang dilaporkan terkait kegiatan di lokasi penjualan dan
pemotongan yang meliputi aspek kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan,” imbuhnya.
Selanjutnya, tim pemantauan hewan kurban 1441 H telah ditetapkan oleh
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Surat Keputusan
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor
B.19.005/KP.310/F5/06/2020.
Tim terdiri atas 41 orang Dokter Hewan dan Paramedik untuk diturunkan
ke lapangan wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota
Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang,
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
“Tugasnya melaksanakan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi
peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di
daerah tugas,” ucap Ketut.
Selain itu, juga ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan teknis kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang
dilakukan oleh oleh pemerintah daerah. Kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan pemantauan kurban, dan mendokumentasikan pelaksanaan
pemantauan kurban.
Adapun kewajiban yang harus diterpkan di tempat pemotongan hewan.
Utamanya, daging hewan kurban harus memenuhi persyaratan Aman, Sehat,
Utuh dan Halal (ASUH).
Sebagai langkah nyata pemenuhan persyaratan tersebut, sejak tahun 2016
Ditjen PKH telah melaksanakan program penataan pelaksanaan kurban
nasional. Penataan yang dilakukan melalui fasilitasi lokasi-lokasi
pemotongan kurban dengan jumlah besar untuk menjadi percontohan
fasilitas dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk
melakukan pemotongan hewan kurban.
Hingga tahun 2019, pembangunan fasilitas percontohan pemotongan hewan
kurban ini telah terlaksana di 24 lokasi di Provinsi Sumatera Barat,
Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, Banten
dan NTB. Rencananya pada tahun 2020 akan dialokasikan di dua Provinsi
(Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan), namun dengan kebijakan
refocusing anggaran fasilitasi terhadap dua lokasi tersebut
ditangguhkan.
Koordinasi dan Sosilisasi
Dalam merumuskan peraturan, Ditjen PKH juga terus melakukan
koordinasi. Contohnya pada 4 Juni lalu dilakukan koordinasi mitigasi
risiko dan protokol kesehatan covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari semua pihak terkait
seperti Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat
veteriner dan kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa
Barat, BNPB, instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi
yang membidangi fungsi keagamaan.
Sementara, sosialisasi SE No.0008 Tahun 2020 tentang pelaksanaan
kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam Corona Virus
Disease (COVID-19) juga terus dilakukan. Pada tanggal 11 Juni 2020
lalu Ditjen PKH mengadakan webinar yang dihadiri oleh semua pihak
terkait.
Webinar sosialisasi kebijakan penyembelihan hewan kurban pada masa
pandemi ini juga hasil kerjasama dengan berbagai stakeholder di
antaranya Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Asosiasi Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Askesmaveti) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif
mengatakan, Selain mengadakan webinar, Kementan melalui Ditjen PKH
juga memberikan sosialisasi melalui penanyangan infografis di media
sosial tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam masa pandemi
covid- 19.
Beberapa panduan yang disosialisasikan adalah cara penyelenggaraan
kegiatan jual beli di tempat penjualan hewan kurban saat covid-19,
panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di rumah potong hewan
ruminansia. Serta langkah panduan pelaksanaan kegiatan kurban di
fasilitas pemotongan (di Luar RPH).
Adapun pemberian Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam
Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai
panduan bagi petugas pemantau hewan kurban baik di lapangan.
Di sisi lain, Syamsul mengatakan fokus utama Kementan, khususnya
Ditjen PKH dalam pengawasan pemotongan hewan kurban adalah menjamin
kesehatan hewan kurban bebas zoonosis (penyakit yang dapat menular
dari hewan ke manusia). Proses penyembelihan hewan kurban juga dijamjn
memenuhi syariat Islam dan kesejahteraan hewan.
“Serta distribusi daging hewan kurban kepada mustahiq (penerima
kurban) juga dijamin memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan
keamanan pangan,” tambahnya.
Sementara terkait ketersediaan stok hewan kurban, Syamsul menyampaikan
adanya penurunan jumlah ternak kurban yang akan dipotong karena dampak
pandemi covid-19. Jumlah ternak kurban tahun 2020/1441 H yang akan
dipotong secara nasional diprediksi berjumlah 1.802.651 ekor, terdiri
dari domba 392.185 ekor, kambing 853.212 ekor, kerbau 15.653 ekor,
sapi 541.568 ekor, turun sekitar 3,5 % dari jumlah pemotongan hewan
kurban tahun 2019. Penurunan disebabkan karena adanya wabah benca
nonalam Corona Virus Diseases (COVID-19).
“Meski turun, ketersediaan stok hewan kurban lokal cukup untuk
memenuhi kebutuhan hewan kurban tahun 2020, jumlah ternak yang
tersedia diperkirakan sebanyak 2.163.141 ekor yang terdiri dari domba
470.622 ekor, kambing 1,023,854 ekor, kerbau 18.784 ekor, sapi 649.881
ekor,” tutur Syamsul.
Sumber foto : laman resmi Kementerian Pertanian