INDOAGRIBIZ—Akibat perubahan iklim, maka dalam jangka waktu 100 tahun telah terjadi peningkatan suhu di bumi 1 derajat celcius lebih. Hal ini mempengaruhi kondisi iklim di bumi, pergeseran musim, dan lainnya. Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi dan manusia harus mampu menyikapi perubahan ini dengan bijak.

Ketua Umum Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI) Kasdi Subagyono, dalam diskusi panel Workshop Penanganan Perubahan Iklim Sektor Pertanian dengan tema “Gerakan Panen dan Hemat Air Untuk Meningkatkan Produksi Pangan Menghadapi Perubahan Iklim” yang diselenggarakan oleh PERHIMPI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian di Bogor, mengatakan, pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan pada berbagai kendala perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.

“Perlu mencari berbagai alternatif sumber daya air untuk memanfaatkan lahan pertanian yang selama ini kurang produktif dengan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan pemanfaatan air tanah dan optimalisasi air permukaan,” ujar Kasdi.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono menggap perubahan iklim adalah suatu tantangan nyata yang harus segera di respon kedepannya terlebih lagi munculnya iklim-iklim ekstrim seperti ditahun sebelumnya yang pernah terjadi yang mungkin akan mengganggu ketahanan pangan Indonesia. Isu-isu penanggulangan perubahan iklim telah dicanangkan sejak lama, tetapi pada tataran operasional masih dianggap kurang efektif.

“Dalam 3 tahun terakhir Kementerian Pertanian secara masif telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi kurang lebih sekitar 3,2 juta ha jaringan irigasi. Hal ini untuk mengefisienkan air,” ujar Hari, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Jumat (10/11).

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya-upaya peningkatan IP dari 100 menjadi 200 dan 300. Upaya ini setidaknya telah berjalan di 4 provinsi yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT.

Kementerian Pertanian juga telah melakukan tindakan adaptif terhadap perubahan iklim di sektor pertanian. Pengembangan beberapa varietas komoditas padi yang tahan terhadap kekeringan telah diluncurkan. Tetapi hal ini perlu didukung tindakan yang komprehensif dari berbagai aspek agar pada tataran pelaksanaan di lapangan mampu berjalan efektif.

Di tahun 2016, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen yang di implementasikan dalam undang-undang. Adapun dari segi pembiayaannya 41 persen dengan bantuan internasional. Akan tetapi, realisasi sampai dengan saat ini, angka bantuan internasional belum ada. “Sampai sekarang bantuan internasional serupiah pun belum. Dari target 29 persen proporsi sektor kehutanan diharapkan 17,2 persen, energi 11 persen, pertanian 0,32 persen,” ujar dia.

Selain itu, Hari sempat berharap rekomendasi yang akan dikeluarkan nantinya bersifat komprehensif dan tuntas, jangan sampai menyisakan masalah lain. Dirinya mencontohkan penanaman komoditas di satu aliran irigasi perlu adanya manajemen tanam yang baik, jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka wilayah yang berada lebih ke hilir justru mendapatkan kekeringan.

Dalam workshop tersebut juga dihadiri oleh 2 mantan Menteri Pertanian era Pemerintahan Soeharto yakni Sjarifuddin Baharsjah dan Justika Sjarifuddin Baharsjah. Sjarifuddin Baharsjah sempat mengomentari kebijakan Menteri Pertanian untuk mendorong  mengkoorporasikan petani. Sjarifuddin menganggap kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat, hal ini dianggap mampu mengangkat kualitas para petani, sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.

“Hal ini mampu meningkatkan kemampuan menghasilkan hasil yang dapat bersaing di dalam maupun luar negeri. Namun ada suatu ada tantangan yaitu keterbatasan skala usaha tani,” jelas Sjarifuddin. [MOH]

Foto : laman resmi Kementan