Indoagribiz.com. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada tahun 2017 ditargetkan mampu mencapai 9 persen. Satu di antara target yang diharapkan ialah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sektor perikanan melalui kegiatan ekonomi di bidang perikanan budidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebijakto mengatakan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menargetkan produksi mampu mencapai 31,3 juta ton pada 2019. Salah satu faktor penentu tercapainya target produksi perikanan budidaya tersebut tidak terlepas dari kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit ikan.

“Produksi perikanan budidaya setiap tahun terus meningkat, peningkatan tersebut tidak terlepas dari semakin kondusifnya iklim usaha budidaya baik secara regulasi, kemudahan perizinan, infrastruktur yang semakin membaik dan kemampuan kita untuk terus mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit ikan,” ungkap Slamet pada acara 10Tth Symposium on Diseases in Asian Aquaqulture (DAA10), di Denpasar, Bali (28/08).

Menurut Slamet, saat ini Indonesia masih bebas dari penyakit yang menyerang udang seperti Acute Hepatopancreas Necrosis Disease (AHPND) dan juga Tilapia Lake Virus (TiLV) yang menyerang ikan dari jenis Tilapia yang saat ini tengah hangat dibicarakan. Hal ini karena Indonesia telah menerapkan tindakan pencegahan, biosecurity yang ketat dan tindakan pemeriksaan karantina ikan di pintu masuk dan keluar baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, KKP juga telah menetapkan kebijakan penerapan Good Hatchery Practices (GHP), Good Aquaculture Practices (GAP), serta monitoring residu di tingkat nasional sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit maupun kontaminan pada ikan untuk menjamin kesuksesan usaha budidaya.

Seperti diketahui, KKP melalui DJPB telah mengeluarkan surat edaran nomor 3975/DJPB/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang pencegahan dan pemantauan terhadap Penyakit TiLV pada Ikan Nila.

Dalam edaran ini disebutkan langkah – langkah pencegahan dan pemantauan terhadap Penyakit TiLV, yaitu, pertama, melarang pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan nila dari negara yang terkena wabah TiLV yaitu Israel, Kolombia, Ekuador, Mesir dan Thailand;

Kedua, membatasi pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan nila dari negara yang tidak terkena wabah dengan memenuhi ketentuan wajib melampirkan izin pemasukan ikan hidup, melampirkan sertifikat kesehatan ikan dan uji hasil mutu.

Ketiga, untuk sementara tidak melakukan kegiatan penebaran benih tilapia di perairan umum

Keempat, melakukan pengujian laboratorium di pintu pemasukan dan pengeluaran antar daerah. Dan Kelima, meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB dan Dinas Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan surveilan serta monitoring penyakit TiLV.

”Para pembudidaya ikan di Indonesia dan juga seperti di negara lain, dihadapkan pada berbagai serangan penyakit yang akan mengganggu dalam proses produksi. Oleh sebab itu, kita sangat memerlukan bantuan para ahli penyakit ikan dalam menangani penyakit termasuk penggunaan obat ikan untuk mengurangi resiko dampak lingkungan sehingga kami menyambut baik kehadiran AFS-FHS dan penyelenggaraan event ini,” pungkas Slamet. (NS)