Menteri LHK Siti Nurbaya (foto istimewa)

INDOAGRIBIZ–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan konsep Perhutanan Sosial sebagai jalan baru mencapai keadilan sosial dengan sasaran akhir mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

“Langkah-langkah percepatannya sekarang lebih banyak pada tataran mekanistik, verifikasi, dan seterusnya. Konsep yang kita susun sekarang mengenai Perhutanan Sosial yaitu sasaran akhirnya adalah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/1).

Menurut Siti, indikatornya adalah gross margin yang diterima oleh petani per kepala keluarga (KK) yaitu Rp2 juta sampai Rp2,4 juta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, yang menjadi instrumennya yaitu akses kawasan berupa perizinan dan kemitraan, pembinaan kelompok tani atau masyarakat, investasi, serta akses fasilitasi pendampingan berupa bibit, kredit.

Menteri Siti menyampaikan bahwa target 12,7 juta hektare (ha) program Perhutanan Sosial, dari usulan semula 30 juta ha merupakan target untuk mencapai keadilan. Apabila hitungan 12,7 juta ha tercapai, maka jumlah tersebut merupakan 31 persen dari total konfigurasi hutan. Hingga Januari, sudah 1,4 juta ha atau kira-kira 7 persen dari konfigurasi keseluruhan hutan. Ia juga mengatakan pentingnya pembinaan dan pendampingan ekonomi lokal dan domestik dalam program Perhutanan Sosial.

“Kemitraan tidak mudah dalam implementasinya. Dari 70 lokasi, 26 spot memerlukan pendampingan yang cukup panjang, ada yang 8 tahun, 7, 10 tahun pendampingan baru dapat hak kelola,” lanjut dia.

Saat ini proses pendampingan telah berjalan dengan cukup optimal, sedangkan indikator lainnya adalah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, ia menekankan perlunya gerakan nasional yang didukung dengan kebijakan. [moh]