Peneliti: Asuransi Pertanian Penting di Daerah Rawan Bencana
Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menekankan
pentingnya petani memiliki asuransi pertanian khususnya di daerah
rawan bencana, yang kini diperparah dengan perubahan iklim.
Peneliti CIPS Galuh Octania dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Minggu (20/9), mengatakan, bencana alam yang ekstrem dapat mengancam
kelangsungan sektor pertanian di dalam negeri, khususnya produksi.
Studi yang dilakukan Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2015
menemukan bahwa 25 persen total kerusakan dan kehilangan akibat
bencana alam berdampak pada sektor pertanian negara berkembang.
“Sudah saatnya potensi bencana yang rawan menimpa Indonesia dijadikan
pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pertanian. Upaya antisipasi
perlu dijalankan supaya dampak dari bencana tersebut dapat diredam
seminimal mungkin dan memungkinkan sektor pertanian tetap bisa
berjalan,” jelas Galuh.
Menurut dia, petani di Indonesia kerap dihadapkan pada risiko
ketidakpastian produksi akibat gagal panen serta terkadang harus
menanggung sendiri beban kerugian yang dialami.
Tercatat total lahan usaha tani yang terdampak banjir dan kekeringan
hampir mencapai 1 juta hektare pada periode 2003 hingga 2008.
“Petani Indonesia pun secara umum selalu memiliki dua masalah utama,
yaitu mereka tidak mempunyai modal untuk memulai bercocok tanam atau
mereka tidak mempunyai perlindungan efektif jika mereka mengalami
kerugian akibat gagal panen,” ucapnya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka asuransi pertanian pun
diperkenalkan.
Disusul dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 yang
lebih mengatur implementasi asuransi pertanian di Indonesia, maka pada
2015 tersebut, program ini mulai dijalankan di Indonesia. Akan tetapi,
ujar Galuh, tidak semua petani dapat mengikuti asuransi ini karena
petani pendaftar haruslah mereka yang tergabung dalam gabungan
kelompok tani (gapoktan).
Selain itu, kriteria petani lain untuk menjadi calon tertanggung AUTP
adalah para petani penggarap yang memiliki atau tidak memiliki lahan
usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare lahan saja.
Lahan sawah yang terlindungi oleh asuransi pun hanya tidak banyak,
yaitu lahan sawah irigasi, lahan pasang surut/lebak, dan lahan tadah
hujan yang kesemuanya memiliki sumber air yang baik. Petani juga harus
melewati serangkaian proses untuk dapat mendaftar dan mengajukan klaim
asuransi nantinya.
Galuh menambahkan kekhawatiran petani pun cukup beralasan, yang mana
salah satunya juga disebabkan oleh ketakutan akan lamanya klaim
dibayarkan oleh penanggung asuransi.
“Terlepas dari segala kekurangannya, patut dinantikan bagaimana
Kementan terus menggalakkan program ini agar nantinya dapat menjadi
pilihan utama petani demi melindungi lahan usaha taninya. Mau tidak
mau, dampak perubahan iklim ini sangat nyata adanya dan tidak bisa
kita hanya bergantung pada satu pihak saja dalam penanggulangannya,”
ucapnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden Lukmanul Hakim menyatakan untuk
meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19
diperlukan kolaborasi multisektor, yang melibatkan pemerintah, petani,
dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi
masyarakat.
“Dengan kerja sama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi
pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan
ekspor,” ujarnya.
Menurut Stafsus Wapres yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan
itu, ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi perhatian
semua pemangku kepentingan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan,
pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan