Ancam IHT, FSP-RTMM Tolak Revisi PP 109/2012

Jakarta (Indoagribiz)— Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. FSP-RTMM-SPSI pun meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tersebut.

Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI, Sudarto menilai revisi PP 109/2012 akan memberikan tekanan luar biasa terhadap industri hasil tembakau (IHT). Penolakan  terhadap revisi PP 109/2012 bertujuan untuk menjaga kelangsungan sektor IHT dan tenaga kerja di dalamnya.

Menurut Sudarto, IHT akan semakin mengalami kesulitan di tengah pandemi covid 19. Saat ini IHT dan pekerjanya harus berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan usaha di tengah himpitan pandemi dan berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan IHT.

“ Hingga kini belum ada inisiatif konkret untuk melindungi para pekerja yang terlibat dalam IHT. Padahal, hal ini disyaratkan pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024,” kata Sudarto, di Jakarta, Jumat (4/6).

Dikatakan, IHT akan mengalami tekanan lebih dalam setelah diberlakukannya kenaikan cukai rokok. Bahkan, dengan adanya revisi PP 109/2012 akan menambah beban bagi IHT. Revisi tersebut diantaranya, memperbesar peringatan kesehatan menjadi 90% dan larangan total iklan serta promosi produk.

“ Hal ini tentunya akan berdampak langsung bagi kinerja IHT,” ujar Sudarto.

Sudarto mengaku, sampai hari ini tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap petani tembakau dan pekerja industrinya. Apalagi, dapat memberikan kompensasi ekonomi yang setidaknya sama dengan IHT.

“ Kami khawatir, revisi yang memperberat IHT akan berujung pada pilihan sulit, yaitu PHK para pekerja IHT,” tegasnya.

Menurut Sudarto, angka pengangguran sudah mencapai 9,7 juta orang.  “ Karena itu, kami mohon  kebijaksanaan Bapak Presiden dan jajaran Pemerintahan untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP 109/2012 agar kami bisa melanjutkan kehidupan dengan bekerja di sektor IHT di tengah situasi ekonomi yang sulit dan tidak menentu,” papar Sudarto.

Sudarto mengatakan,  tujuan revisi PP 109/2012 adalah untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Namun, ironisnya  PP 109/2012 justru sudah jelas mencantumkan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan wanita hamil. Dengan demikian, kuncinya adalah penegakan aturan, bukan revisi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi konsumen dewasa juga sudah turun dari 29,3%  pada  tahun 2013 menjadi 28,8%  pada tahun 2018.  Hal ini menunjukkan bahwa PP 109/2012 sebagai regulasi yang mengendalikan konsumsi tembakau sudah berhasil.

Menurut Sudarto, untuk menjaga kelangsungan sektor IHT demi tenaga kerja di dalamnya, RTMM juga meminta agar penyusunan kebijakan cukai mempertimbangkan kemampuan industri dan daya beli masyarakat. Selain itu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terdampak dilibatkan proses perumusan kebijakan terkait IHT.

“ Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan- dorongan kelompok yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia,” kata Sudarto.

Sudarto menilai, IHT sudah lama berkembang dengan jumlah petani dan pekerja yang cukup besar. Bahkan, rokok kretek yang dikembangkan merupakan bagian dari kemandirian, karena 99% berbahan baku lokal. (ins)