Agar Usahanya Berkelanjutan, Petani Sawit Harus Bermitra

Jakarta (Indoagribiz)—- Karakteristik pengembangan kelapa sawit berbeda dengan komoditas perkebunan lainnya. Petani sawit, khususnya petani swadaya harus melakukan kemitraan untuk mengembangkan kebunnya agar usahanya berkelanjutan. Supaya kebun sawitnya berkelanjutan, petani harus ikut program ISPO maupun RSPO. Hal itu dilakukan agar, petani sawit ke depannya mendapatkan kemudahan dalam mengelola kebun dan TBS-nya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana  Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB),  Dedi Junaedi mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan, memang tidak dibedakan antara pekebun swadaya dan eks plasma.  Namun, kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan, perlu perhatian khusus terkait pekebun swadaya.

“Untuk mengembalikan ke kitahnya, yakni sawit berkelanjutan, maka pembangunan kebun sawit harus terintegrasi dengan pengolahan pabrik. Artinya, pekebun harus bermitra dengan industri pengolahan (pabrik). Beda dengan kopi, kakao, dan kelapa,  buahnya ketika dipetik langsung bisa di jual ke pasar. Sawit tak demikian, produknya harus diproses di industri pengolahan,” kata Dedi Junaedi, dalam sebuah webinar, di Jakarta, Rabu (10/11).

Dedi mengatakan, dalam UU Cipta Kerja dan turunannya melalui Peraturan Pemerintah, ditetapkan luas kebun minimal 6.000 ha dan kalau kurang dari itu harus melakukan kemitraan.  Dalam hal pengembangan budidaya sawit, pemerintah harus hadir untuk peningkatan sumber data, menyusun perencanaan yang baik, seberapa luas lahan sawit yang direplanting. Khusus untuk replanting (PSR) tak harus pohon yang sudah tua. Sawit yang masih muda dengan benih asalan juga menjadi target PSR.

Menurut Dedi, fokus pemerintah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit saat ini adalah meningkatkan kapasitas pekebun, terutama pekebun swadaya.  Sehingga ada kolaborasi antar pihak. Pemerintah juga merangkul mitra seperti LSM  untuk membangun perkebunan sawit, dengan mendorong penguatan kelembagaan. Dengan begitu, pekebun nantinya mampu memiliki pabrik kelapa sawit.

Data Ditjen Perkebunan menyebutkan, total luas kebun kelapa sawit Indonesia sebanyak 16,38 juta ha. Dari jumlah tersebut,  sekitar 6,1 juta ha merupakan milik petani, dan  sisanya yang paling besar adalah dimiliki petani swadaya. Bahkan, dari luasan kebun sawit milik petani tersebut sebagian harus diremajakan dengan bantuan dana dari  BPDPKS .

“ Selain peremajaan, kehadiran pemerintah yang lain melalui dana BPDPKS  dengan memberi bantuan sarana dan prasarana, penerimaan beasiswa anak pekebun dan pelatihan petani, juga verifikasi ISPO,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pemerintah juga mendorong petani mampu memiliki  pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sendiri. Salah satu cara yang harus dilakukan petani (Pekebun) adalah dengan menguatkan kelembagaannya.

“ Sawit yang biasanya dikembangkan secara monokultur, sebenarnya ada peluang dikembangan dengan tumpang sari  dan diversifikasi. Karena itu, pemerintah mendorong adanya nilai tambah dari sawit. Misalnya, limbahnya bisa dimanfaatkan secara komersial,” kata Dedi.

Sepertu diketahui, perkebunan kelapa sawit memerlukan lahan yang luas. Hal tersebut kerap memicu konflik terkait dengan kepemilikan lahan. Bahkan,  Ditjenbun sampai sekarang masih banyak menerima surat terkait konflik dan kewajiban membangun kebun masyarakat bagi perusahaan.  “ Karena itu perbaikan tata kelola dan penanganan sengketa harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Wajib ISPO pada 2025

ISPO baru yang ditetapkan melalui Peraturan presiden (Perpres) menuntut transparansi. Terkait transparansi tersebut,  nantinya dilengkapi dengan adanya pemantau independen. Ke depan, ISPO wajib bagi semua pelaku usaha dan khusus bagi pekebun berlaku mulai tahun 2025.

Menurut Dedi Junaedi, percepatan sertifikasi ISPO tidak mungkin dilakukan kalau berbagai kendalanya tak dihilangkan. Karena itu pemerintah fokus mengatasi kendala seperti kebun di kawasan hutan dan konflik lahan. Sedang ISPO bagi petani sawit  perlu upaya yang luar biasa besar dan keterlibatan CSO sangat diharapkan.

“ Pemerintah dan BPDPKS siap membantu petani sawit yang siap untuk ISPO. Begitu juga terkait pengembangan infrastruktur kebunnya juga siap kami bantu. Tim kami  sudah turun melakukan verifikasi dan berkolaborasi dengan para pihak untuk tingkatkan lagi pembangunan sawit demi kesejahteraan petani dan pelaku usaa,” kata Dedi.

Dedi juga berharap, petani sawit berkontribusi terhadap lingkungan, sehingga pengelolaannya bisa memberi kontribusi dengan pembangunan berkelanjutan.  Sebab, sawit akan menjadi tulang punggung dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi urbanisasi, dan kemiskinan .

Sementara itu, Ketua KUD Tani subur, Sutiyana mengaku, tak ada kendala bagi petani yang sudah berkelompok untuk melakukan sertifikasi ISPO maupun RSPO. Petani sawit yang tergabung dalam KUD  Tani Subur telah memulai sertifikasi sejak tahun 2017. Ketika itu, petani didampingi NGO (Inobu) untuk melakukan sertifikasi RSPO.

“ Persyaratannya sama. Kenapa ketika itu tak sekalian saja ISPO dan RSPO. Tantangannya adalah, petani yang biasanya masing-masing bisa bergabung dalam kelompok (kelembagaan). Kalau sudah berkelompok akan memudahkan dalam melakukan ISPO maupun RSPO,” kata Sutiyana.

Dikatakan, pada  2017  KUD Tani Subur mendapatkan sertifikasi RSPO.  Jumlah anggota yang mendapat sertifikasi RSPO sebanyak 707 petani, dengan luas lahan 1.460,82 ha. Pada tahun yang sama, KUD Tani Subur mendapat sertifikasi ISPO. Jumlah anggota yang menerima sertifikasi ISPO sebanyak 682 petani, dengan luas kahan 1.358,75 ha.

Menurut Sutiyana, manfaat sertifikasi ISPO bagi petani sawit cukup banyak. Diantaranya, adanya kejelasan status kepemilikan lahan. Peningkatan produksi TBS. Kemudian, bertambahnya wawasan tentang budidaya sawit berkelanjutan.

“ Petani yang sudah bersertifikasi ISPO akan lebih mudah mendapatkan bantuan dana PSR pada saat replanting melalui Dinas Pertanian,” ujarnya.

Sutiyana berharap, agar pemerintah memberikan keringanan untuk petani yang sudah bersertifikat ISPO dalam hal pelatihan. Kemudian, pemerintah membantu menyediakan pelatih lokal. “Kami juga berharap ada sosialisasi mengenai standar ISPO baru dan  rencana aksi nasional,” ujarnya. (ind/Humas Ditjen Perkebunan)

Sumber Foto. Dok: Indarto