Agar Tepat Sasaran, Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Ditata Ulang

Jakarta (Indoagribiz)— Pupuk merupakan salah satu prasarana dan sarana penunjang sektor pertanian. Khususnya pupuk bersubsidi sangat diperlukan petani untuk mendongkrak produktivitas tanaman. Agar tepat sasaran, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sedang menata kembali pengelolaan pupuk bersubsidi.

Selama ini tata kelola pupuk bersubsidi dibagi dalam lima kegiatan. Pertama, terkait perencanaan menjadi tanggungjawab Kementan, khususnya dalam penyusuanan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) oleh kelompok tani.

Menurut Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, M. Hatta, selain menetapkan RDKK, juga dilakukan input data, verifikasi dan validasi melalui e-RDKK. Sehingga, volume pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan kelompok tani, seperti yang diajukan dalam RDKK.

Dalam webinar bertema  Perbaikan Tata Kelola Pupuk yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Jumat (29/10), M. Hatta  mengatakan, dari pengajuan kelompok tani, kemudian dilakukan pertemuan nasional untuk menetapkan kebutuhan pupuk. Selanjutnya dilakukan penyusunan terkait harga eceran tertinggi (HET) dan alokasinya.

“  Yang kedua adalah pengadaan dan penyalurannya dilakukan oleh PT PIHC mulai Lini I-IV sampai ke petani (yang terdaftar pada sistem e-RDKK) sesuai Permendag No.15/2013,” ujar Hatta, di Jakarta, Sabtu (30/10).

Sedangkan, ketiga, terkait supervisi, montioring dan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan,  kabupaten provinsi dan pusat, pengawasan oleh tim KP3 (unsur dinas dan aparat hukum). Keempat, verifikasi dan validasi penyalur.

“ Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim verval mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat melalui dashboard bank (Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP) berbasis android/T-Pubers,” katanya.

Sedangkan kelima, terkait pembayaran, PT PIHC mengajukan usulan pembayaran dilengkapi dokumen sesuai persyaratan. Namun sebelumnya dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan (sampling) oleh tim verval kecamatan sampai pusat.  Pengajuan pembayaran ke KPPN.

“ Jadi, dari gambaran tadi, Kementan tak sendiri dalam mengurus pupuk bersubsidi. Memang, perencanaan tanggungjawab kita. Kemudian, pengadaan oleh BUMN, verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah. Pembayaran di Kementerian Keuangan. Kami  hanya mengelola hingga distribusi ke petani,”  papar Hatta.

Hatta mengatakan, kurun lima tahun terakhir, kebutuhan pupuk bersubsidi ke petani sebanyak  22,57 – 26,18 juta ton,  sebesar Rp 63-65 triliun.  Lantaran keterbatasan anggaran pemerintah,  alokasinya hanya 8,87 – 9,55 juta ton,  sebesar Rp 25-32 triliun. Dampak dari keterbatasan anggaran ini, akhirnya menimbulkan sejumlah masalah dalam subsidi pupuk.

Menurut Hatta, paling tidak, ada lima potensi masalah. Diantaranya, perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up HET pupuk di tingkat petani,  dan alokasi menjadi tidak tepat sasaran. Lantaran pengelolalaanya bermasalah, berdampak terhadap menurunnya produktivitas tanaman, karena petani tak menggunakan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah.

Usulan Perbaikan Tata Kelola

Menurut Hatta, dengan kondisi pengelolaan pupuk bersubsidi yang banyak masalah tadi, Kementan hingga saat ini masih melakukan forum grup discussion (FGD) dengan DPR RI maupun Ombudsman. FGD tadi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pupuk (bersubsidi).

“ Usulan yang kami ajukan, diantaranya, perbaikan data. Kami usulkan,  data petani  penerima pupuk bersubsidi dan luas lahan terintegrasi Simluhtan,” ujarnya.

Hatta juga mengusulkan perlunya penambahan koordinat lahan penerima pupuk  bersubsidi. Kedua berupa,  luas lahan penerima pupuk bersubsidi maksimal 1 hektar (ha). Sebelumanya lahan penerima pupuk bersubsidi seluas 2 ha.

Usulan ketiga adalah, berapapun usulan dari petani, pemerintah hanya memfasilitasi seluas 1 ha. Apabila jumlah petani sebanyak 17,05 juta orang , dengan luas lahan 33,8 juta ha, maka kebutuhan pupuk bersubsidi sebanyak 18,5 juta ton, senilai Rp 51,1 triliun.

“Kami juga mengusulkan penetapan komoditas prioritas. Jika selama ini yang menerima pupuk bersubsidi mencakup 70 jenis komoditas, nantinya hanya 17 jenis komoditas,” ujarnya.

Menurut Hatta, pemilihan prioritas berdasarkan kebutuhan pokok, komoditas utama pertanian, luas tanam dan dampak terhadap inflasi. Komoditas hortikultura terdisi dari,  cabai, kentang, bawang merah dan bawang putih. Komoditas tanaman pangan terdiri dari,  padi, jagung dan kedelai. Komoditas perkebunan terdiri dari, kopi, kakao, kelapa, lada, cengkeh, tebu, pala dan tembakau. Sedangkan peternakan, fasilitas pupuk bersubdidi diberikan kepada  petani yang menanam rumput pakan.

“Usulan keempat, terkait pupuk yang disubsidi hanya urea dan NPK. Volume urea sebanyak 5.610.392 ton dan NPK sebesar 8.537.88 4 ton. Sehingga, total pupuk yang disubsidi sekitar 14.148.276 ton, nilainya sebesar Rp 50,02 triliun ,” pungkasnya. (ind)