2021, KKP Rehabilitasi Mangrove 2.400 Ha

Jakarta (Indoagribiz). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen melakukan rehabilitasi mangrove sepanjang tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 43,34 miliar . Sehingga, total hutan mangrove yang akan direhabilitasi pada tahun 2021  seluas 2.400 hektare (ha).

 Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 cukup besar, yakni Rp 43,34 miliar yang dialokasikan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terbit pada tanggal 19 Maret 2021. Anggaran tambahan tersebut dipakai untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di empat provinsi.

Keempat provinsi tersebut, meliputi Provinsi Jawa Tengah di enam kabupaten, Provinsi Banten di tiga kabupaten/kota.  Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur di 12 kabupaten/kota, dengan total penanaman seluas 2.008 hektare.

“ Selain penanaman, anggaran tambahan dipakai untuk pengadaan bibit, bantuan sarana serta kegiatan pendukung. Semua kegiatan rehabilitas hutan mangrove tersebut dilaksanakan melalui sistem padat karya dengan komponen upah yang dibayarkan sebesar Rp 9,64 miliar,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Kamis (8/4).

Menurutnya, dengan adanya tambahan anggaran ini maka Pagu Anggaran KKP Tahun 2021 semula Rp 6,49 triliun menjadi Rp 6,53 triliun. Sementara dari anggaran reguler tahun 2021, KKP telah mengagendakan rehabilitasi hutan mangrove seluas 391,17 ha. Jumlah pekerja yang terserap dari kegiatan itu mencapai 1.673 orang dengan 16.378 Hari Orang Kerja.

Dengan adanya penambahan luasan hutan mangrove yang akan direhabilitasi menjadi 2.400 hektare, lanjut Menteri Trenggono,penyerapan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 juga semakin banyak. Kegiatan padat karya rehabilitasi mangrove terbukti membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Rehabilitasi mangrove merupakan program rutin KKP. Tujuannya selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga maupun memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan. Mengingat, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai habitat bagi organisme laut, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak.

“Hutan mangrove juga berperan besar dalam melindungi pantai dari abrasi air laut,” ujarnya.

Dalam rapat kerja yang diikuti Menteri LHK dan Menteri Pertanian tersebut, Menteri Trenggono memaparkan program rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan KKP sepanjang tahun 2020. Meliputi penanaman mangrove di 18 kabupaten/kota seluas 449,48 hektare yang melibatkan 2.988 pekerja.  Kemudian pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir, pembangunan tempat pembibitan mangrove, serta pemberian bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan terciptanya mata pencaharian baru bagi para penggiat mangrove.

Data KKP menyebutkan, Indonesia mempunyai total hutan mangrove seluas 3,3 juta hektare. Dengan rincian kondisi baik seluas 2,6 juta ha (81%) dan dalam kondisi kritis seluas 637 ribu ha (19%).  Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu ha (72,18%) dan 177 ribu ha berada di luar kawasan hutan (27,82%). Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang menjadi fokus KKP untuk direhabilitasi. (ind)