INDOAGRIBIZ–Setelah berhasil dengan swasembada beras di tahun 2016, dan hingga triwulan ketiga di 2017 tidak ada rekomendasi impor jagung, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2018 sudah bisa swasembada kedelai.

“Tadinya target swasembada kedelai di tahun 2019, tapi kami majukan dan kami akan berupaya keras untuk pencapaiannya di tahun 2018,” Kata Gatot Irianto, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, pada Pencanangan Tanam Perdana Kedelai APBN-P Tahun 2017, di Bagomulyo, Kalangbanncar, Kec. Geyer, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat (6/10/17).

Menurut Gatot, pemerintah menargetkan tanam kedelai seluas 500.000 hektar dengan anggaran APBNP 2017 yang dipusatkan di 20 propinsi. Target tanam serentak ini merupakan bagian dari program upaya khusus (Upsus) swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale) dengan memanfaatkan lahan bekas pertambangan, perkebunan TBM, lahan kering, lahan bera, lahan tidur, lahan pasang surut dan lahan eks PATB jagung.

Luasan 500 ribu hektar itu ialah di Sumatera seluas 153.000 hektar, Jawa 130.000 hektar, Kalimantan 27.000 hektar, Sulawesi 110.000 hektar dan NTT serta NTB masing masing 40.000 hektar.

Dalam kesempatan tanam perdana bersama petani, Gatot juga mengingatkan pentingnya peran petugas Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) menggunakan open camera agar data pertanian tercatat dengan baik. Selama ini banyak data penanaman yang belum tercover.

Menurut Gatot, dari luasan 500 ribu hektar itu, Grobogan masuk dalam program dengan luas area tanam 17.000 hektar. Potensi besar varietas Grobogan dengan keunggulan usia tanaman yang pendek 76 hari, berat biji kedelai 18 gram per 100 biji dan rata rata produksi 3,4 ton hektar menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai sentral penghasil kedelai berkualitas.

“Untuk menjadikan Grobogan pusat kedelai nasional maka areal 20.000 hektar ditingkatkan jadi 100.000 hektar, hal ini juga akan mengurangi ketergantungan impor kedelai secara bertahap,” ujar Gatot.

Sebagai catatan, saat ini Kabupaten Grobogan adalah penghasil kedelai terbesar di Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30 % untuk Jateng dan 4,9 % untuk kebutuhan nasional. (NSS)