Lokakarya Review Kebijakan Stabilisasi Pangan (Beras) 2017 yang digelar PATAKA.

INDOAGRIBIZ— Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan sejak Februari 2017 sudah menyalurkan bantuan secara serentak di 44 kabupaten/kota. Ditargetkan program tersebut akan meningkat menjadi 217 kabupaten/kota pada Agustus 2018 dan akan menyasar pada 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar 12,86 juta KPM.

“Jumlah KPM BPNT diperluas dari 1,28 juta menjadi 10,08 juta KPM. Sebagai kompensasinya, jumlah KPM bansos rastra secara bertahap diturunkan dari 14,2 juta KPM menjadi tinggal 5,4 juta KPM di Agustus 2018,” ujar Sesditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Mokhamad Royani di sela Lokakarya Review Kebijakan Stabilisasi Pangan (Beras) 2017 di Jakarta, pada Rabu (13/12). Lokakarya ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA).

Menurut Royani, KPM akan memperoleh Rp110.000 per bulan yang dapat ditukarkan dengan produk pangan di rumah pangan kita atau elektronik warung gotong royong (e-warong). Dalam desain BPNT diperluas, Badan Urusan Logistik (Bulog) nantinya diberikan kesempatan memasok bantuan sosial beras sejahtera (bansos rasta) kepada 15,4 juta KPM terhitung dari Januari sampai Agustus 2018.

Rencana untuk penyaluran tambahan tersebut, katanya, pemerintah perlu mempersiapkan ketersediaan pasokan bantuan pangan dan memperbaiki hal yang kurang, sepeti data perbankan. Karena nantinya akan dibutuhkan e-warong sebanyak 75.529 unit, sedangkan saatini baru tersedia 7.540 unit.

“Skema perubahan BNTP menjadi e-voucer sebenarnya mengalihkan anggaran yang selama ini dikelola Perum Bulog berpindah ke Kemensos. Hanya berubahnya dari kantong kiri ke kantong kanan saja. Karena masyarakat penerima manfaat diberikan pilihan bukan hanya beras, namun juga produk pangan lainnya seperti telur dan gula. Untuk beras, diberikan sebesar 10 kilogram(kg), gula dua kg seharga Rp12.500 kg atau minyak goreng,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayan Publik Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, adanya perubahan rasta menjadi BPNT menuntut pihaknya melakukan transformasi bisnis yakni memperkuat divisi komersial. Perubahan skema bantuan pangan ini juga merubah porsi pihaknya melakukan pembelian beras oleh pemerintah sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dengan Inpres itu, pihaknya berperan menyerap beras dan memberikan akses serta harga beras yang terjangkau oleh masyarakat.

“Pengadaan beras tahun 2018 hanya 960.000 ton yang disesuaikan kebutuhan program BPNT dan bansos rasta. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan target tahun 2017 sebesar 3,7 juta ton. Sebagai operator, kami harus siap menerima penugasan dari pemerintah. Apalagi, jumlah penyaluran 232.000 ton per bulan. Jadi ketika sebagian rasta ditranformasi menjadi BNTP, maka kami akan kehilangan sebagian outlet untuk stabilisasi pangan sehingga membuat mekanisme pasar mendapat porsi lebih besar,” paparnya.

Dijelaskan, sistem dari pemerintah ini sering membuka celah bagi spekulan. Jika outlet penyalur BNTP dibuka, maka ada kemungkinan segelintir kelompok yang bisa menguasai pasar pangan ini. Oleh sebab itu, pembentukan badan pangan nasional menjadi agenda penting yang harus segera diwujudkan. Apalagi selama ini banyak amanat dalam undang-undang (UU) yang tak direalisasikan dalam waktu panjang. Salah satunya, perintah dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pembentukan badan pangan.

“Padahal, fungsi dan perannya sangat strategis, mengingat komoditas pangan harus dijaga, baik ketersediaan maupun pendistribusiannya. Sehingga masyarakat bisa mudah untuk mendapatkannya. Nantinya Badan Pangan Nasional akan mengkoordinasikan semua tujuan kementerian terkait dan menaungi fungsi tugas kami,” tandasnya.

Menurut Wawan, sebutan akrab Karyawan Gunarso, cadangan beras pemerintah saat ini hanya 250.000 hingga 300.000 ton dalam satu priode anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketika rasta diubah menjadi BNTP, secara teori tidak ada lagi kejelasan serapan beras domestik tersebut. Sedangkan, ketika rasta tidak ada lagi, tidak ada upaya untuk mengendalikan harga gabah dan beras. Sehingga harga gabah jatuh saat panen raya, karena kami tidak lagi menyerap gabah petani. “Kalau sdah begini maka akan terjadi penguasaan gabah yang dilakukan oleh tengkulak dan pedagang,” jelas Wawan. [nss]