INDOAGRIBIZ–Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) yang bersifat lintas sektor, pendekatan ‘One Health’ menjadi dasar dari sebuah strategi dan berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja untuk perencanaan komunikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Fadjar Sumping Tjatur Rasa saat mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian membuka acara Lokakarya “Penyusunan Strategi Komunikasi Nasional Dalam Mendukung Program Pengendalian Pencegahan PIB dan Zoonosis Tertarget Dengan Pendekatan One Health” yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Maret 2018 di Bogor.

Kegiatan yang melibatkan lintas sektor ini merupakan bagian dari program EPT2 kerjasama antara Ditjen PKH dengan FAO.  Narasumber utama yang hadir yaitu: Dr Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Data dan Informasi BNPB, Effendi Gazali, PhD., MPS ID, Dosen Ilmu Komunikasi UI, serta peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK, pemerintah daerah, USAID, FAO, P&R, dan AIPEID.

Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping menyampaikan, pendekatan ‘One Health’ dalam menyusun strategi komunikasi diperlukan pada setiap tingkatan dalam pemerintahan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyakit di Indonesia.

“Saya berharap lokakarya ini dapat memformulasikan suatu strategi komunikasi nasional yang bersifat lintas sektoral menggunakan pendekatan ‘One Health’ yang dapat diaplikasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dengan menyuarakan informasi yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubid Zoonosis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Rama Fauzi menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, dokumen strategi komunikasi ini nanti akan melengkapi dokumen Panduan Koordinasi Lintas Sektor menghadapi kejadian luar biasa (KLB)/wabah zoonosis dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang telah disusun dan siap untuk diluncurkan.

Senada dengan Rama, Sri Handani dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendukung adanya strategi komunikasi yang tepat dalam upaya mengendalikan penyakit. Namun dia menggarisbawahi pentingnya penyamaan persepsi terkait kondisi KLB maupun wabah itu sendiri.

“Kalau sesuai UU No.4 tahun 1984 tentang wabah, sampai saat ini kita belum pernah berada dalam kondisi tersebut. Karena ketika status  wabah sudah ditetapkan, dampaknya sangat luas terkait sosial, politik dan ekonomi,” tuturnya.

Sedangkan Dedi Chandra dari Taman Nasional Way Kambas, Lampung mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan,  kematian satu satwa saja bisa disebut sebagai kondisi wabah. “Karena memang yang kita urus kebanyakan satwa yang populasinya sudah terancam seperti gajah, badak, harimau sehingga begitu ada kejadian sudah pasti informasinya langsung tersebar,” jelas Dedi.

Selain itu Dedi menambahkan, sejauh ini koordinasi lintas sektoral terutama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Veteriner Lampung sudah cukup baik. Namun dengan sektor kesehatan manusia, menurutnya masih perlu ditingkatkan lagi.

Setelah lokakarya berakhir, tim kecil lintas sektoral rencananya akan dibentuk guna membahas lebih jauh dan menyelesaikan penyusunan strategi komunikasi ini. Diharapkan tahun ini juga, dokumen strategi komunikasi nasional dengan pendekatan ‘One Health’ ini sudah bisa digunakan. [nss]